Sajuta Ongkos Fogging Nyamuk DBD. Aya-aya Waé

DBD

Warga mempertanyakan pungutan hingga Rp1 juta yang dilakukan oknum di Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Jabar, untuk melakukan pengasapan guna memberantas nyamuk .Sugiyanto Pranotonagoro (61) warga Kelurahan Bojongherang, Cianjur, mengatakan, sebelumnya dua orang anaknya terjangkit DBD dan sempat menjalani perawatan di RSUD Cianjur.

Untuk menjaga agar warga lainnya tidak terjangkit, pihaknya mendapat rekomendasi dari RSUD Cianjur mengusulkan fogging atau pengasapan ke Dinkes Cianjur. “Surat rekomendasi itu diberikan pihak RSUD pada saya agar mengusulkan fogging ke Dinkes, seharusnya pihak rumah sakit bisa langsung kontak. Saya terkejut ketika oknum di Dinkes ngadon minta uang Rp1 juta, untuk melakukan pengasapan,” katanya.

Yanto yang mantan anggota DPRD itu menilai program dan anggaran untuk menanggulangi wabah DBD selama ini sudah ada, dan warga cukup meminta dilakukan pengasapan secara cuma-cuma tidak dipungut biaya. “Jelas hal ini melanggar ketentuan yang ada, dan membuktikan kinerja Dinkes lemah dalam menanggulangi penyakit mewabah dan berbahaya ini. Jika fogging tidak dilakukan, maka kami akan menuntut kepala dinas mundur karena tidak mampu menjalankan tugasnya,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinkes Cianjur, Dindin Budhi Rahayu, terkesan menolak berkomentar perihal oknum yang meminta uang untuk pengasapan yang diminta warga, namun pihaknya telah melakukan pengasapan sesuai ajuan warga Kelurahan Bojongherang. “Kami akan tindak lanjuti perihal oknum tersebut. Untuk usulan warga yang takut terjangkit DBD, kami selalu tanggapi dengan pengasapan langsung,” katanya singkat.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Analisa Kebijakan Publik aktivis antikorupasi Inside Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menyebutkan, Dinkes seharusnya pro aktif atas laporan penanganan DBD yang menyerang warga di beberapa kecamatan. Dia menuturkan dalam konstitusi, kesehatan warga adalah tanggungjawab pemerintah, sedangkan untuk skala daerah domainnya Dinkes. Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga sudah mendapatkan secara gratis, namun pihaknya merasa janggal dengan pungutan pengasapan.

“Patut dipertanyakan, apakah pungutan tersebut legal atau kategori pungli. Kalau pungli, Dinkes sudah melalaikan hak warga dalam pemenuhan atas kesehatan,” pungkasnya.

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.