AKTIVIS INTERNET DESAK REVISI ‘PASAL KARET’ UU ITE

Bobotoh.id- Revisi UU ITE untuk harusnya selesai 18 Desember 2015, namun hingga kini draft perubahan ‘pasal karet’ itu tak jelas keberadaannya. Pengamat menganggap pemerintah lambat. “Betapa mengecewakannya pemerintah karena tak kunjung merevisi UU ITE,” ungkap Damar Juniarto selaku Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network saat diskusi Forum Demokrasi Digital (FDD) di Jakarta, Senin (30/11). Kondisi ini, menurut Damar, menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya merivisi aturan tersebut. Padahal, aturan ini banyak menjerat netizen tak bersalah karena pengertiannya yang multi-interpretatif. Tenjo oge Lurr.. (TONG NULIS SOMPRAL DI SOSMED! AYA PASAL KARET?)

Damar menuturkan, dari 118 pengguna internet yang terjerat UU ITE terhitung sejak 2008 sampai 2015, 90 persennya terlibat kasus defamasi atau pencemaran nama baik. Dari situ, menurur Damar persoalan utamanya adalah dari kebebasan berekspresi yang berakar pada pasal 27 ayat 3. Ia menganggapnya sebagai sumber masalah. sambungnya. Sementara Asep Komarudin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan bahwa rumusan pasal 27 ayat 3 sungguh berantakan karena multi-interpretatif. Menurutnya, unsur pidana di dalamnya masih rancu. (Bobotoh.id/BBS/cnnindonesia)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.