CORNER: TENTANG APBD DAN SEPAKBOLA PROFESIONAL

.id – Kemarin banyak yang menanyakan kepada saya bahwa Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan memberikan bonus kepada tim yang Juara. Tapi ternyata memakai uang APBD, bukan memakai uang pribadi.

Tenjo disini:VUJOVIC BERBICARA, AHER NGAJAWAB ! KULTWIT #BONUSPERSIB

Kita kembali flashback ke masa lalu, kenapa sih klub sekarang sekarang ini bisa jadi profesional? karena pasokan APBD dihentikan. Jaman dulu klub amatir itu milik Pemda (Klub Perserikatan). Tapi semenjak tahun 2009 itu klub sepak bola profesional diharuskan berbadan hukum.Badan hukum tersebut merupakan PT (Perseroan Terbatas) alias corporate, dan bentuk seperti itulah yang dianggap ideal oleh FIFA, oleh AFC dalam pelaksanaan sepakbola industri. Agar apa? tujuan utamanya adalah agar klub itu mandiri, bisa mencari uang sendiri, itu tujuan utamanya. Makanya pada awal-awal liga Indonesia pada tahun 2009 itu, ketika seluruh klub profesional disuruh untuk berbadan hukum, itu semuanya tidak berbentuk PT, tapi ternyata masih ada yang mencoba bersiasat untuk tetap mendapat uang dari APBD. Caranya adalah membentuk badan hukum tapi bukan PT melainkan yayasan, nah yayasan ini kan tujuannya beda jauh dengan PT, walau sama-sama badan hukum.

Kalau jaman dulu, itu dana APBD yang digunakan oleh klub itu merupakan dana dari pos hibah dan dana bantuan sosial dimana kita semua sudah tau bahwa kedua pos tersebut adalah yang paling bermasalah pertanggung jawabannya. Seperti yang dialami oleh Bapak mantan ketua umum PERSIB alias mantan walikota Bandung dan mantan ketua harian PERSIB alias mantan sekda kota Bandung, itu kan awal kasusnya adalah bansos hingga akhirnya keduanya masuk penjara, walau bansos yang menyeret mereka memang tak ada hubungannya dengan PERSIB. Nah, buktinya aja ada orang yang masuk penjara dikarenakan dana bantuan sosial tersebut, artinya dari sini aja kita bisa simpulkan bahwa dana-dana tersebut banyak pelanggaran. Dan dulu Persib dan klub-klub di Indonesia yang lainnya itu dibiayai melalui dana APBD melalui alokasi dana bantuan sosial dan hibah, dan itu sangat bertentangan dengan sepakbola profesional.

Saya masih ingat kronologisnya mengapa klub sepakbola di Indonesia itu tidak boleh memakai dana APBD itu karena banyak penyimpangan, banyak dana yang tidak benar, jadi Bobotoh harus tau, dana hibah dan bantuan sosial itu untuk apa sih? dana tersebut itu seharusnya bukan untuk gaji pemain asing, pemain bola, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. Dan harusnya dana itu digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

Akhirnya sekitar tahun 2006, dulu Menteri Dalam Negerinya adalah Bapak Ma’arif mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan surat edaran yang melarang penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola.

Jadi jaman dulu itu Klub sepak bola mendapatkan dana hibah berulang-ulang setiap tahun, harusnya yang namanya dana hibah itu hanya sekali, kita harus tau apa arti hibah itu, jika dana hibah tersebut diberikan setiap tahun, itu beda lagi namanya bukan dana hibah. Apa dana hibah itu? Dana hibah itu hasil pemberian dari orang lain yang bersifat longgar dan tidak boleh berulang-ulang diberikan untuk instansi yang sama.

Dan pada akhirnya, Menteri yang mengeluarkan peraturan tentang klub sepakbola dilarang menggunakan dana APBD, Bapak Ma’arif, diberhentikan dan diganti oleh Bapak Mardianto. Semua sudah tau Bapak Mardianto itu merupakan Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga punya kaitan dengan klub Jawa Tengah seperti PSIS.

Pada akhirnya semua kepala daerah itu menolak peraturan tentang klub sepakbola yang dilarang menggunakan dana APBD, sampai-sampai itu kepala daerah melakukan pertemuan di Tangerang untuk membicarakan hal tersebut. Ketua pertemuan tersebut adalah Bapak Mantan Ketua Umum Persib, Bapak Dada Rosada.

Dan akhirnya ketika Mardiyanto menjabat sebagai mendagri, klub sepakbola diberikan toleransi dan diizinkan untuk kembali mencicipi dana APBD. Dan dulu Persib itu mendapat dana APBD nya bukan hanya dari Pemda kota Bandung , melainkan juga dari Provinsi.

Saya kasih contoh ada 3 klub yang secara nyata melakukan penyimpanagn dan ketidakpatutan ketika menerima dana APBD, klub tersebut adalah: Persmin Minahasa, Persibom Bolaang Mongondow, sama Persiter Ternate. Bayangkan coba anggaran dari Pemda untuk ketiga klub sepakbola ini melebihi anggaran dana pos kesehatan dan dana pendidikan untuk masyarakatnya. Jadi itu udah gak bener, uang itu kan datangnya dari rakyat yang artinya juga untuk rakyat, ibaratnya itu masyarakatnya untuk dana pendidikannya diberi Rp.10.000, untuk dana kesehatannya Rp.15.000, tetapi untuk klub sepak bolanya Rp.50.000, itu udah gak bener. Jadi bisa dibilang pemerintah menganggap: biarin masyarakatnya bodoh, biarin masyarakatnya sakit-sakitan, eh uangnya malah untuk menggaji pemain bola asing yang gajinya sampai ratusan juta.

Jadi kemarin ada statement dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heryawan yang mau memberikan bonus untuk Persib melalui dana APBD. Kalo dari sisi hukum, saya yakin Bapak Ahmad Heryawan sendiri itu tak akan bertindak bodoh dengan melanggar rambu2 hukum dan aturan, semua pasti sudah diperhitungkan, apalagi dia juga punya staff yang ahli hukum, jadi sisi legalitasnya pasti clear dan ada dasarnya, tapi apakah cukup hanya sekedar itu? Penggunaan APBD alias uang rakyat ini kan masalah kepatutan, kemarin saya lihat itu masih banyak masyarakat Jawa Barat yang menghuni rumah yang tidak layak, ada yang kelaparan dan sebagainya, intinya Jawa Barat ini belum beres masalah pelayanan publik, kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya masih jauh dari kelayakan. Tapi ini ada uang besar, miliyaran, yang akan diberikan sebagai bonus kepada klub sepak bola mandiri yang berbentuk corporate…ada yang salah dan keliru disini, menurut saya tidak layak, tidak patut, walaupun saya adalah Bobotoh Persib.

Saya senang Persib juara, saya juga senang Persib dapat bonus, tapi tetap saya tidak sepakat kalau ada bonus uang yang diambil dari dana pos APBD, karena itu uang rakyat dan masih banyak yang membutuhkan alokasi dana tersebut, Alokasi untuk kesejahteraan, kesehatan, infrastruktur dan lain lain. Sedangkan Persib ini juga kan sudah swasta, sudah sejahtera, buktinya kemarin dapat bonus (yang bukan dari Bapak Gubernur) itu berarti juga sudah sejahtera. Mereka kan hidupnya sudah diatas, kenapa harus diberi uang dari rakyat? kecuali dananya dari hasil udunan dari rekan-rekan Bapak (Gubernur Jawa Barat) yang lain.

Dan soal bonus ini juga siapa sih yang diuntungkan selain pemain dan tim Persib? Ini juga sebenarnya menguntungkan diri anda sendiri (Gubernur Jawa Barat), pencitraan dengan cara memberikan bonus kepada Persib. Jadi bayangkan ada uang rakyat, yang diberikan oleh rakyat melalui pajak, mereka (rakyat) berkeringat capek kerja, ada yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam terkumpul sekian uang, bukannya untuk mensejahterakan mereka, melainkan untuk menaikkan citra seseorang, citra kepala daerah, dan untuk dibagi-bagi ke segelintir orang. sungguh tidak patut.

Sumber: Eko Maung – Periscope Bobotoh ID
(Bobotoh.id/RF)

Komentar

Luur, Nu Ieu Tos Dibaca?

Reno Firhad Rinaldi

Author #21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.