AWWASS, DOKTER YANG TERIMA UANG SPONSOR BAKAL DIJERAT KU KPK!

Dalam waktu dekat, para dokter tak lagi bisa menerima uang sponsor dari perusahaan . Kementerian Kesehatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini merancang regulasi untuk menghentikan pemberian uang tersebut langsung ke personal dokter. Dalam regulasi itu, pemberian uang sponsor akan dikategorikan sebagai gratifikasi.

“Pemberian dari perusahan farmasi langsung ke individu dokter kemungkinan masuk gratifikasi sehingga harus dilaporkan,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Pahala mengatakan, dalam profesi kedokteran, seringkali perusahaan farmasi memberikan uang sebagai sponsorshipkepada dokter untuk menghadiri seminar. Sementara dokter wajib mengikuti seminar tersebut untuk memenuhi kredit profesi per tahun.

Maka dari itu, sistem pemberian uang sponsor langsung ke dokter ini dinilai harus dihentikan karena khawatir menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya.

“Pemberian yang masuk jabatan dan kewenangan termasuk dokter-dokter PNS harus dilaporkan dan ditetapkan KPK apakah milik negara atau dokter yang bersangkutan,” kata Pahala.

Ieu rame Lurr.. (5 INOVASI BIDANG KEDOKTERAN)

Dalam diskusi tersebut, turut hadir antara lain perwakilan Kementerian Kesehatan, International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Konsil Kedokteran Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.

Pahala mengatakan, GPFI dan IPMG sepakat untuk tidak memberikan sponsor kepada individu dokter. Nantinya, uang sponsor akan diberikan melalui institusi rumah sakit untuk dokter PNS atau ikatan profesi untuk dokter swasta.

“Mereka yang menentukan siapa yang berangkat (seminar) dan teknisnya. Harapannya tidak ada lagi gratifikasi dan konflik kepentingan dapat dihindarkan,” kata Pahala.

Penerimaan uang sponsor oleh dokter itu, lanjut dia,  wajib dilaporkan dalam kurun waktu 30 hari setelah penerimaan. Selanjutnya, KPK akan menentukan apakah uang tersebut termasuk gratifikasi atau tidak.

Jika potensi gratifikasi tidak dilaporkan, maka dokter tersebut akan dikenakan sanksi. Untuk dokter PNS kena pasal gratifikasi, sementara dokter swasta dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi.

“Selama ini ada kesepakatan sponsor ke individu, dan kode etik itu akan diganti. Tidak boleh lagi ke individu, tapi ditujuksn ke insitusi,” kata Pahala. (.id/BBS/Kompas.com)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.