INI CARA DIRJEN PAJAK JERAT FACEBOOK CS UNTUK BAYAR PAJAK DI INDONESIA

Direktorat Jenderal (Dirjen ) Kementerian Keuangan merespon upaya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengenakan ke perusahaan teknologi asing seperti Facebook, Google dan Twitter.

“Untuk perusahaan teknologi, pengenaan pajak bisa dengan PPh (pajak penghasilan). Karena perusahaan teknologi kuat di riset dan pengembangan tapi belum tentu menghasilkan,” kata Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Dirjen Pajak di Kuta, Bali, Kamis (25/2/2016).

Menurut dia, perusahaan teknologi seperti itu bukanlah perusahaan padat karya. Tetapi, lebih berupa perusahaan padat riset dan teknologi. Dia menyebut, dari puluhan startup yang dibiayai pemodal, hanya beberapa yang hidup. Oleh karena itu, investor yang mendanainya bisa saja rugi. Selain itu hasilnya juga baru bisa dikenakan dalam beberapa tahun ke depan.

Ieu rame Lurr.. (BOS FACEBOOK: OTT JUSTRU MENGUNTUNGKAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI!)

Untuk itu, pengenaan Pajak Penghasilan adalah yang paling tepat untuk perusahaan teknologi, terutama perusahaan teknologi asing yang berinvestasi ke Indonesia. “Justru mereka harusnya dapat fasilitas perpajakan, karena mereka bisa rugi. Jadi mereka dikenai PPh dulu. Jika sudah menghasilkan akan dikenai pajak selanjutnya,” lanjut Irawan.

Terkendala

Darussalam, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, mengatakan akan sulit untuk mengenakan PPh dan PPN (pajak pertambahan nilai) ke perusahaan teknologi asing. Pertama harus dilihat asal negaranya. Dari situ akan bisa dilihat apakah punya tax treaty atau tidak.

Tax treaty adalah perjanjian perpajakan di antara dua negara untuk menghindari pembayaran pajak berganda. “Jika tidak ada tax treaty ya tidak usah berdebat untuk mengenakan pajak atau tidak,” kata dia. Kedua, harus dilihat apakah perusahaan asing tersebut punya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau tidak. BUT ini akan terkait dengan PPh. Jika tidak ada BUT, maka tidak bisa dikenakan PPh.

“Pandangan saya, kedepan konsep BUT ini yang harus diganti. Seharusnya subjek pajak kedepan dikaitkan dengan penjualan jasa di negara tersebut,” lanjut Darussalam. (.id/BBS/Kompas.com)

 

[socialpoll id=”2335996″]

[socialpoll id=”2334877″]

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.