BERMASALAH, NELAYAN MEMÉNTA PRESIDEN HENTIKAN REKLAMASI !

Reklamasi Teluk Jakarta terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Mulai dari perorangan hingga lembaga-lembaga yang terkait dengan lingkungan dan profesi. Bahkan Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk menghentikan dan memperkuat penegakan hukum terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Kita melihat pada kenyataan di lapangan (pembangunan) masih berlangsung. Saya kira pembangkangan semacam ini tidak boleh dibiarkan, kewibawaan negara harus diselamatkan, tidak boleh pada titik terendah, apalagi hanya urusan kepentingan korporasi semacam ini”, kata Ketua KNTI, M. Riza Damanik di Jakarta Pusat, Minggu, 8/5/2016.

Ieu rame lur: BARU DIPAKAI 10 MENIT, MOBIL 4,14 MILIAR NABRAK TANGKAL!

Kepada Viva.co.id, Riza mengatakan bahwa pemerintah harus melihat bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta Utara sangat merusak lingkungan dan ekosistem laut.

Sedangkan peneliti dari Pusat Kajian Pembangunan Keluatan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim mengatakan, proses Utara menimbulkan beberapa kerugian ekonomi. “Untuk perikanan tangkap Rp. 314,5 miliar, terumbu karang Rp. 20,2 miliar. Padang Lamun Rp. 92,57 triliun, dan hutan mangrove Rp. 15,04 miliar”, ujar Muhamad Karim di Jakarta, 8/5/2016.

Seperti diketahui, proyek reklamasi di Teluk Jakarta telah menimbulkan sengketa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para nelayan tradisional yang selama ini mencari penghidupan di perairan tersebut. Selain ditolak nelayan, reklamasi juga ditentang beberapa organisasi pemerhati lingkungan salah satunya yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). (Bobotoh.ID/RCK)

[socialpoll id=”2357056″]


 

[socialpoll id=”2355902″]

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.