14 KEPSEK DI BANDUNG TERBUKTI LAKUKAN PUNGLI, 9 DIANTARANYA DIEUREUNKEUN !

Sembilan (Kepsek) SD dan SMP dan Lima Kepsek SMA terancam mengalami hal serupa akibat dinyatakan melakukan pungutan liar () dan gratifikasi.

Hal itu dikatakan oleh , yang mengaku ingin memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya.

“(Kebijakan) ini merupakan upaya kami memberbaiki kualitas pendidikan. Juga ini bagian dari semangat Kota Bandung untuk membersihkan dari pelayanan-pelayanan yang masih diwarnai pungli. Ini juga sesuai semangat Presiden Jokowi memberantas pungli,” kata Wali Kota Ridwan Kamil, Kamis (20/10/2016) siang di Pendopo Kota Bandung.

Ridwan menegaskan, keputusan ini sudah melalui proses yang panjang dan mendetail. Koridor hukum untuk pemberian sanksi juga sudah dikaji mendalam. Ia berharap keputusan ini menjadi terapi kejut bagi para kepala sekolah lainnya agar terpacu memperbaiki mutu layanan dan tidak melakukan pungutan.

“Saya paham jika sebagian besar kepala sekolah yang diberhentikan ini bertugas di sekolah-sekolah favorit. Namun, inilah bentuk komitmen pemkot dalam menegakkan aturan dan melawan pungli,” katanya.

Kesembilan kepala sekolah yang diberhentikan adalah kepala SDN Sabang, SDN Banjarsari, SDN Cijagra 1 dan 2, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 13, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 44. Mereka diminta untuk mengikuti lagi pendidikan kepala sekolah.

Sementara lima kepala sekolah SMA Negeri yang direkomendasikan ke Gubernur untuk diberhentikan adalah kepala SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 9. Sanksi berupa rekomendasi sesuai dengan kebijakan nasional mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA dari Pemkot ke Pemprov.

Pemkot Bandung juga menyampaikan teguran keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana. Ia dianggap gagal mengawal dan mengeksekusi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016/2017 yang dinilai relatif sudah baik.

Sanksi dan rekomendasi sanksi diberikan setelah penyelidikan yang dilakukan Inspektorat selama tiga bulan di 19 sekolah negeri di Kota Bandung tekait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses PPDB tahun ajaran 2016/2017.

Dua jenis pelanggaran yang ditemukan adalah maladministrasi tanpa aliran uang dan maladministrasi yang disertai aliran dana ilegal. Bentuknya beragam, mulai dari penerimaan tidak sah dari penjualan buku dan seragam hingga penerimaan dari program mutasi siswa baru.

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.