Teranyar

    130 Lulusan AKJJ, Kudu Bisa Dibuktikan. Pok, Pek, Prak. !

    11 December 2020 08:52
    Gagal ngolah sawah, tiasa diulang. Tapi ngolah SDM, ngolah murangkalih, teu tiasa diulang.(njp)
    Ini program sungguhan. Saya meminta Pak Camat Rancakalong untuk menyelenggarakan AKJJ ini di seluruh desa. Mudah-mudahan pada 2021 mendatang AKJJ bisa dilaksanakan di 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang
    Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) Kelas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dihelat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang resmi mewisuda 130 lulusannya pada 10 Desember 2020. Prosesi wisuda dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

    Herman berpesan kepada para wisudawati untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh selama tiga bulan mengikuti akademi. Herman optimis para wisudawati mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama AKJJ. Hasil akhirnya adalah terjadinya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

    “Ini bukan program basa-basi. Ini program sungguhan. Saya meminta Pak Camat Rancakalong untuk menyelenggarakan AKJJ ini di seluruh desa. Mudah-mudahan pada 2021 mendatang AKJJ bisa dilaksanakan di 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang," ujar mantan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, & Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

    Ceuk Herman, dirinya mengantos para camat keur mengajukan proposal sekaligus timeline pelaksanaannya. Minggu depan akan dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan AKJJ di 270 desa yang tersebar di 26 kecamatan.

    Pria kelahiran Rancakalong ini mengingatkan bahwa proses pengasuhan atau pembentukan sumber daya manusia harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Tidak boleh ada kegagalan dalam setiap proses pembentukan SDM berkualitas.

    “Gagal ngolah sawah, tiasa diulang. Tapi ngolah SDM, ngolah murangkalih, teu tiasa diulang. Lamun gagal, maka bakal gagal saterasna. Janten, tidak ada kata lain kecuali harus sukses. Dipersiapkan dengan baik. Tidak ada celah sedikit pun untuk gagal dalam mempersiapkan masa depan anak,” ujarnya lagi.

    Jelas Herman, AKJJ sudah sangat sejalan dengan kebijakan percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang. Saat ini, pihaknya mengembangkan inovasi pelayanan publik di tingkat desa, namyanya Sakip Desa - Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.

    Melalui inovasi ini, setiap kepala desa memiliki tiga indikator keberhasilan utama atau key performance indicator (KPI). Yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting hingga 100 persen, dan kepuasan layanan minimal 80 persen.

    Herman mementeun AKJJ merupakan aksi nyata upaya percepatan penurunan sekaligus pencegahan stunting. Karena itu, penting untuk bisa diimplementasikan secara menyeluruh di setiap desa di Kabupaten Sumedang.

    “Harus berbasis kinerja. Tidak boleh main-main dalam melayani masyarakat. AKJJ harus hadir di semua desa pada 2021 mendatang. AKJJ bukan teori. AKJJ harus bisa dibuktoskeun. Pok, pek, prak. Dalam pelaksanaannya, tentu perlu ada simplifikasi materi dari 14 modul menjadi lebih sederhana," ujarnya.

    Dan, Herman puna berharap ada juga akademi serupa keur para bapak. Dengan demikian, para bapak turut memahami dan bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Mun perlu, dua kali ngadu bako, semua materi beres.

    Soal pembiayaan penyelenggaraan AKJJ, tidak harus melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bisa memanfaatkan dana desa, bisa juga berkolaborasi dengan para pihak, baik sektor usaha, akademisi, hingga masyarakat.

    “Di sinilah terjadi sharing atau kolaborasi. Ada APBD, private sector, atau swadaya masyarakat. Bahasa kerennya pentahelix, semua pihak berkolaborasi,” tegas Herman. (Bobotoh.id/HR)