Teranyar

    Ini Dia ! 4 Poin yang Menyieun Persib Mengajukan Banding atas Sanksi Komdis PSSI!

    17 October 2018 17:36
    Persib Bandung telah resmi mengajukan banding kepada Komisi Banding (Komding) PSSI terkait keputusan Komdis PSSI yang memberikan beberapa sanksi berat untuk Maung Bandung. Salah seorang petinggi Persib, Kuswara S Taryono menyampaikan empat poin yang menjadi dasar atas banding yang disampaikan Persib tersebut.

    Kuswara mengatakan, banding yang dilakukan tidak hanya untuk klub saja. Melainkan aspek-aspek lain yang juga mendapat hukuman dari Komdis PSSI. Dalam hal ini pemain, panpel, security officer dan suporter.

    Ieu Rame Lur:

    Mangprang Sore: Sambutan Bobotoh, Viking Bali, Makin Kompak

    Persib vs Persebaya Tanpa Penonton: Garing!

    "Setelah kami mempelajari, mencermati dengan seksama, pertimbangan hukum adanya keputusan komdis PSSI tersebut, kami sesuai ketentuan yang ada, sesuai kode displin PSSI, kami sudah menyatakan sikap, kami mengajukan banding. Yang perlu disampaikan adalah, mengacu pada keputusan banding nomor 132/L1/SK/KD-PSSI/X/2018, tertanggal 1 oktober 2018 kami menyampaikan argumen-argumen hukum. Ada beberapa keberatan di dalam memori banding yang kami sampaikan," kata Kuswara kepada awak media dalam jumpa persnya di Grha Persib, Rabu (17/10/2018) sore ini.

    Yang pertama adalah keberatan tentang mekanisme atau prosedur pengambilan komite displin PSSI. Menurut Kuswara, keputusan itu mengabaikan azas-azas hukum beracara. Ia menilai tidak ada proses dan tahapan yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan. "Kami khususnya pembanding tidak pernah diberikan kesempatan hak untuk memberikan klarifikasi dan jawaban," ujar Kuswara.

    Ieu Rame Lur:

    Tur Panjang Bersama Persib, Wildan Sumringah!

    Patrich Sudah Bisa Diturunkan Menglawan Persebaya

    Kuswara mengatakan, dalam hal ini Persib mengacu dan mengurai pasal-pasal dalam kode disiplin PSSI 2018. Menurutnya, keputusan komdis dinilai tidak tepat karena selain tidak diberikan kesempatan mengajukan berkas dokumen, Persib juga tidak pernah diberi kesempatan mengajukan argumentasi fakta-fakta hukum yang dimilikinya.

    Yang kedua, lanjut Kuswara, adanya pertimbangan atau adanya ketidakakuratan fakta dari komdis PSSI. "Kita berpendapat sanksi yang dijauhkan bersifat diskriminatif dan melanggar azas equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28," tegasnya. (Isi pasal 28 UUD 45 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge-luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.)

    "Kemudian yang perlu disampaikan adalah seharusnya Komdis di dalam menjutuhkan keputusan seharusnya bersifat prefentif, edukatif dan persuasif. Komdis tidak memberi dasar yang menjadi alasan-alasan yang sangat berat kepada Persib. Oleh karena itu kami keberatan dengan adanya keputusan tersebut," paparnya.

    Bahkan menurut Kuswara, keputusan yang dijatuhkan komdis sangat berkelebihan dan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UUD 45. Sehingga menurutnya, keputusan itu harus dibatalkan.

    "Yang ketiga, tentang adanya keputusan komdis yang dijatuhkan sebelum berakhirnya masa kerja Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk PSSI. Kita tahu PSSI telah membetuk TPF, TPF menyampaikan hasilnya setelah komdis menyampaikan keputusannya. Ini menurut kami kurang tepat," ungkap Kuswara.

    "Keempat, ini yang paling prinsip. Adanya kesalahan penerapan hukum. Penerapan hukum disini adalah peraturan kode displin PSSI 2018. Ada kesalahan penerapan hukum pasal 52 kode disiplin 2018, ada kesalalahan penerapan hukum pasal 21 kode displin PSSI 2018, ada kesalahan penerapan hukum atau penerapan peraturan pasal 141 kode displin 2018. Sehingga, ujungnya adalah, kami berpendapat komdis telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana keputusannya. Antara pasal satu dan lainnya tidak mengalami keterkaitan yang mengakibatkan tidak ada keterkaitan antara fakta dan pertimbangan hukum dalam keputusan komdis ini yang tadi saya sitir keputusan komdis nomor 132/L1/SK/KD-PSSI/X/2018," lanjutnya.

    Atas pertimbangan empat poin tersebut, Kuswara menegaskan, seluruh pertimbangan hukum yang menjadi acuan komdis dinilai tidak sesuai dan komding harus menolak dan membatalkan.

    "Kita mohon kepada komding berkenan memberikan keputusan, menyatakan keputusan komdis nomor 132/L1/SK/KD-PSSI/X/2018 tidak mempunyai keputusan hukum yang mengikat kepada Persib Bandung. Kemudiaan kedua menyatakan Persib Bandung dibebaskan dari hukuman yang dijatuhkan komdis PSSI liga 1. Yang terakhir, apa bila komite banding berpendapat lain, mohon menberikan keputusan yang adil sesuai kaidah-kaidah hukum olahraga yang berlaku," tukasnya.

    Namun hingga saat ini, hasil banding yang telah diajukan Persib masih belum ada keputusannya. (Bobotoh.id/HL. Foto: AH)

    Untuk memperjelas isi pemberitaan, berikut kami kutipkan pasal-pasal dalam Kode Disiplin PSSI 2018 seperti yang disampaikan narasumber:

    1. Pasal 52 Kode Displin PSSI 2018

    Penyerang yang tidak diketahui identitasnya

    Apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan si pelaku kerusuhan, maka Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub atau badan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya tersebut (contoh: sang penyerang mengenakan atau membawa atribut salah satu klub/tim atau duduk di tribun yang dialokasikan untuk suporter klub terkait).

    2. Pasal 21 Kode Displin PSSI 2018

    Bermain di tempat netral

    Sanksi bemain di tempat netral diterapkan dengan memberikan kewajiban melangsungkan pertandingan di tempat netral, yakni tempat yang tidak terletak di wilayah tempat domisili atau lokasi stadion kandang dari pihak yang diberikan sanksi.

    3. Pasal 141 Kode Displin PSSI 2018
    Pasal 141
    Ruang lingkup kode, kesalahan, kebiasaan, Doktrin dan ilmu hukum
    1. Apabila terjadi kesalahan dan/atau kekosongan peraturan tentang pelanggaran disiplin dalam Kode Disiplin PSSI, Badan Yudisial PSSI akan memutuskannya sesuai dengan kebiasaan umum yang terjadi, dan apabila diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada maka badan yudisial PSSI diberikan kekuasaan untuk membuat ketetapan dan keputusan layaknya kapasitasnya sebagai pembuat peraturan.

    2. Selama menjalankan proses sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, Badan Yudisial PSSI mengambil kesepakatan sesuai dengan doktrin dan hukum olahraga.
    Loading...


    Cik, Naon Komentarna?





    Ayo Dibeli