Teranyar

    Kudu Pake program kongkrit, kolaboratif, integratif, dan komprehensif.

    25 February 2021 21:17
    Kepala Dinas PPKB3A Kabupaten Cianjur Himam Haris membacakan hasil Rakerda Program Bangga Kencana Jawa Barat 2021 di Crowne Plaza Hotel Bandung, 24-25 Februari 2021.
    Saat ini angka prevalensi stunting Jawa Barat 31,06 prosen. Jelas ini tantangan bagi seluruh unsur pentahelix pembangunan di Jawa Barat keur mencapai target angka prevalensi stunting jadi 14,02 prosen pada 2024
    "Penanggulangan stunting tidak bisa dilakukan hanya di hilir. Butuh sentuhan holistik keur menghindari stunting, dari hulu hingga hilir sekaligus." 
    - Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN RI


    Selama 2 hari, Rabu dan Kamis 24-25 Februari 2021, di Crowne Plaza Hotel Bandung, BKKBN Jawa Barat melaksanakan Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Jawa Barat.

    Seluruh peserta yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi Bangga Kencana se-Jawa Barat serta mitra kerja terkait supakat keur bersama-sama nurunkeun prevalensi stunting di Jawa Barat.

    Kesepakatan bulat pun langsung tertuang dalam dokumen Hasil Rakerda yang dibacakan Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur Himam Haris yang mewakili seluruh pemangku kepentingan program Bangga Kencana dan mitra kerja terkait di penghujung acara.

    Hasil Rakerda merangkum seluruh arahan dan paparan yang disampaikan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Barat yang diwakili Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Barnas Adjidin, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, Pelaksana Tugas Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Idam Rahmat, dan sejumlah narasumber lainnya.

    “Sesuai amanat Presiden RI kepada BKKBN pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 25 Januari 2021, BKKBN ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pencegahan Stunting Nasional. Sejalan dengan itu, Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat siap mendukung pelaksanaan program pencegahan stunting di Jawa Barat,” ungkap Himam.

    “Saat ini angka prevalensi stunting Jawa Barat 31,06 prosen. Jelas ini tantangan bagi seluruh unsur pentahelix pembangunan di Jawa Barat keur mencapai target angka prevalensi stunting jadi 14,02 prosen pada 2024,” jelas Himam.

    Setelah itu, BKKBN Jawa Barat akan bekerjasama dengan seluruh sektor yang ada di Jawa Barat dan Kabupaten/Kota keur mengsakseskan program Bangga Kencana saat pandemi Covid-19 nu bikin riweuh ini secara kongkrit, kolaboratif, integratif, dan komprehensif.

    Ceuk Himam terdapat opat stratehi utama yang akan dilakukan keur meningkatkan capaian program Bangga Kencana di Jawa Barat sepanjang 2021.

    - Kahji, Pendataan Keluarga (PK) yang akan dilangsungkan 1 April - 31 Mei 2021. Pendataan ini sebagey salah satu upaya menghadirkan satu data keluarga Indonesia dengan cara sensus terhadap 14.503.776 kepala keluarga di Jawa Barat. Data ini diharapkan jadi kebijakan berbasis bukti nu bisa dimanfaatkan secara luas bagi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    - Kadua, menggelorakan sosialisasi program Bangga Kencana bersama mitra kerja.

    - Katilu, penguatan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) keur pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini tercatat 2.588 Kampung KB nu tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    - Kaopat, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 BKKBN. DAK diharapkan berkontribusi keur penurunan kematian ibu dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga keur rumaja dan penguatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran.

    Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menjelaskan, Rakerda bertujuan meningkatkan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakkan program Bangga Kencana di Jawa Barat.

    Rakerda juga diharapkan jadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa keluarga-keluarga Jawa Barat dapat melewati tantangan pandemi COVID-19, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan di seluruh lapisan masyarakat yang diawali dari keluarga.

    “Saat ini struktur penduduk Jawa Barat menunjukkan surplus penduduk usia produktif sebesar 70,68 prosen. Angka ini merupakan aset keur pembangunan Jawa Barat, dengan catatan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkualitas dan produktif dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin,” tegas Kusmana.

    Lokomotif Stunting Nasional

    Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya via telekonferensi, mengapresiasi kinerja BKKBN Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah mencatatkan capaian keren dan warbiyasah dalam beberapa tahun terakhir.

    Ini ditandai dengan turunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara signifikan dari 1,89 persen pada Sensus Penduduk (SP) 2010 menjadi 1,11 prosen pada SP 2020. Malahan hasilnya jauh lebih progressif dari nasional yang berhasil nurunkeun LPP dari 1,49 jadi 1,25 prosen.

    “Ini merupakan kabar baik karena menjadi keberhasilan bagi kita. Komposisi penduduk usia produktif juga sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa kita akan memasuki periode bonus demografi lebih awal. Saat ini sudah mulai berjalan. Karena itu, sekarang saatnya kita fokeus keur peningkatan kualitas penduduk,” ungkap Hasto.

    Hasto pun nyinggung soal tugas baru sebagey lokomotif penanggulangan stunting di Indonesia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah stratehi yang lebih menekankan pada pendekatan hulu, yang sebelumnya bersifat parsial dan reaktif, ke depan didesain sebagai pelayanan terpadu dan berkelanjutan.

    Ceuk Hasto, selama ini penanganan stunting berlangsung sektoral dan berbasis kegiatan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Fokeus jangkauan pelayanan terbatas (narrow targeting) pada anak stunting. Dalam paradigma ini, penanggulangan stunting lebih terkesan reaktif atow merespon masalah aktual.

    Ke depan, paradigma yang dibangun adalah mendorong terjadinya percepatan atau akselerasi melalui lima kerangka.

    - Kahiji, pelayanan terpadu dan berkelanjutan.
    - Kadua, menjangkow seluruh keluarga nu berpotensi maupun mengalami masalah anak stunting dan inklusif, meliputi sosial, ekonomi, maupun geografis.
    - Katilu, sistem dan program yang melembaga dan profesional.
    - Kaopat, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
    - Kalima, berdasarkan Perpres atau Inpres. Lima poin ini menunjukkan adanya perubahan paradigma fundamental berupa platform percepatan dan pendekatan hulu, yaitu keluarga.

    “Harus kita akui tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan pergerakan lambat, dengan rata-rata penurunan tahunan hanya 0,3 prosen. 2019 lalu, prevalensi stunting di Indonesia masih 27,7 prosen. Pada periode RPJMN 2020-2024 ini pemerintah nargetkeun penurunan stunting jadi 14 prosen atow terjadi penurunan 2,5 prosen per tahun. Keur mencapey target ini memerlukan platform percepatan. Ini yang kemudian jadi tugas BKKBN,” ungkap Hasto.

    Pada sesi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Idam Rahmat mengaku siap menindaklanjuti keputusan pemerintah dalam penanggulangan stunting. Saat ini pihaknya masih menunggu regulasi teknis yang akan mengatur tata kerja dan koordinasi antara permintah provinsi dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana penanggulangan stunting nasional.

    “Tentu kami akan menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Kami masih menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga induk yang mengatur tata kelola pemerintahan di daerah. Meski begitu, selama ini upaya penanggulangan stunting di Jawa Barat sudah berlangsung melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur,” unkap Idam. (Bobotoh.id/HR-bkkbn)