Teranyar

    Masa Depan PSSI di Mata mBah Coco

    18 November 2020 15:48
    PSSI. (Foto: PSSI.org)
    Bagaimana Caranya Membangun Organisasi Yang Sehat?

    Versi mBah Coco, yang sedang iseng-iseng menengok organisasi sepak bola Indonesia – PSSI di jaman memapaki milenium ke-3. Mengurus organisasi sepak bola, seharusnya tinggal nyontek doang. Nggak perlu nyeleneh-nyeleneh. Seharusnya, mengurus sebuah organisasi sepak bola yang sehat, hanya mengurus dua (2) bidang. Yaitu, federasi dan operator.

    Anggap saja, PSSI yang ada di dalam benak mBah Coco, sudah berubah, tidak ada lagi Iwan Bule, Cucu Somantri, Iwan Budianto, serta 12 anggota EXCO PSSI, yang memang tidak punya kompetensi. Anggap saja, PSSI yang ada dalam tulisan ini, adalah PSSI dengan wajah baru. 

    Untuk federasi PSSI, menurut mBah Coco, hanya fokus memikirkan regulasi yang diberikan mandatnya ke lembaga kompetisi (anggap saja PT LIB). Agar, mampu menelorkan kompeptisi dari semua level, untuk melahirkan sebanyak mungkin pemain nasional. Dan, kemudian, federasi membuat program, puncaknya mampu mencetak tim nasional mampu meraih gelar juara di semua level internasional.

    Sedangkan, operator, anggap saja masih PT LIB yang ditunjuk sebagai pemenang setelah ikut tender. Untuk menggelar kompetisi Liga 1, 2 dan 3, serta turunannya di level U-16, U-19. Pemenangnya, oleh anggota EXCO, hanya diberi target, meraup target sekian miliar atau sekian triliyun, untuk mengelola bisnisnya.

    Kemarin-kemarin, PT LIB dari Cucu Somantri ke Akhmad Hadian Lukita, menurut mBah Coco, benar-benar parah. Kedua orang ini, tidak memiliki kemampuan mengelola organisasi berbasis bisnis. Keduanya, tak punya pengalaman mengelola klub sepak bola. Keduanya, bukan berlatar belakang seorang bisnisman.

     

    Lalu, yang salah siapa?

    Yang salah kaprah kebangeten, ya para anggota EXCO PSSI, yang berjumlah 15 orang, yang terdiri ketua, dua wakil ketua dan 12 anggotanya. Mengapa, tidak mampu memilih seorang manajer sebuah organisasi berbasis bisnis oriented? Mengapa tidak paham dunia bisnis?

    Mengapa 15 anggota EXCO tak mampu memilah-milah orang yang punya pengalaman berbisnis di posisi lembaga PT LIB?

    Versi mBah Coco, hanya ada dua syarat yang wajib duduk di lingkungan PT LIB, dengan meminjam istilah hukum. Yaitu memiliki target immaterial dan material. Immaterial adalah menggelar kompetisi berjenjang, sesuai permintaan federasi PSSI, yang puncaknya melahirkan pemain nasional, dari segala usia, yang dibutuhkan PSSI. Sedangkan, materialnnya, menghasilkan uang sebanyak mungkin, untuk deviden dan pajak negara.

    Tujuannya sangat jelas, terukur dan punya misi dan visi ke depan. Dari sisi materialnya, federasi menurut mBah Coco, bisa memberi syarat-syarat yang tak perlu bertele-tele. Menghasilkan uang sebanyak mungkin, memberi bonus penghasilan sebanyak mungkin kepada anggotanya, memberi deviden kepada PSSI, sebagai pemilik saham, dan otomatis membayar pajak yang baik kepada negara.

    Bayangan mBah Coco, jika anggota EXCO PSSI yang berwajah baru nanti, mampu memilih manusia-manusia cerdas dalam membangun bisnis sepak bola. Maka, tugas para anggota EXCO PSSI, yaitu mampu membuat, merevisi dan mempertajam Statuta PSSI, hanya untuk kepentingan sepak bola dan struktur PSSI dan turunannya.

    Misalkan, EXCO PSSI berwajah baru nantinya, dalam Statuta PSSI yang baru juga tentunya, memiliki gaji yang mumpuni. Saat ini, gaji EXCO PSSI nggak jelas. Bahkan, kalah dengan gaji Direktur Utama dan jajarannya di PT LIB. Makanya, para anggota EXCO mengais uang dari atur mengatur skor dan mengatur hasil pertandingan. Nggak sehat bukan?

    mBah Coco, teringat dari cerita-cerita sosok Bidang Luar Negeri PSSI (jaman itu, belum ada EXCO)), seperti Nabon Noor, Wendi Batangtaris, atau Dali Tahir (lengkapnya Gelora Surya Dharma Tahir). Jika ada undangan dari FIFA atau AFC ke Zurich, Swiss atau Kualalumpur, selalu mendapat fasilitas VVIP. Tiket business class, saat mendarat dijemput Limousine, dan sampai di kotanya, diantar masuk suite room hotel bintang 5 plus. Jangan lagi, bicara uang saku.

    Sejak 20 tahun terakhir, PSSI tak pernah memberi fasilitas para anggota EXCO PSSI. Dari investigasi mBah Coco, rata-rata anggota EXCO PSSI, lebih suka leyeh-leyeh di luar organisasi. Bahkan, punya usaha dan kegiatan sendiri-sendiri, yang tidak ada urusan dengan bola. Sehingga, anggota EXCO PSSI tak pernah mampu fokus, mengerjakan pekerjaan di dalam struktur organisasi PSSI.

    Dalam 20 tahun terakhir, dari investigasi mBah Coco, setiap ada rapat EXCO PSSI, yang minimal dua kali dalam setahun, para anggotanya ngemis-ngemis minta tiket pesawat, minta dibukain hotel, dan tentunya minta ada uang saku. Nyatanya, PSSI tak mampu memenuhi kebutuhan para anggota EXCO. Miris banget....

    Tugas EXCO PSSI, menurut mBah Coco, selain membuat, mengubah dan menambah Statuta PSSI, juga memiliki tugas yang berat dalam mengontrol regulasi yang diberikan kepada badan liga profesional, dan tentunya badan liga amatir (sampai hari ini, tak ada yang mikirin liga amatir).

    Pekerjaan yang berat, ditambah harus kapabel dalam mengelola organisasi sepak bola. Maka, menurut mBah Coco, pantas mendapat fasilitas VVIP dari federasi PSSI. Minimal, setiap nggak EXCO, punya gaji bulanan sebesar Rp 50 juta (pokoknya lebih besar ketimbang Dirut LIB). Dan, juga mendapat fasilitas VVIP dalam menjalankan pekerjaannya.



    Lantas, darimana uang federasi PSSI memberi gaji kepada anggota EXCO PSSI dan pengurus harian PSSI?

    mBah Coco, seolah-olah jadi ketua umum PSSI, menggantikan Iwan Bule, akan menjawab. Bahwa, uang gajian EXCO PSSI dan pengurus hariannya, bisa diambil dari sumbangan FIFA yang setiap tahun, untuk operasional PSSI mencapai Rp 7.7 miliar per tahun, atau US $ 500 ribu. Sedangkan US $ 750 ribu, sekitar Rp 10 miliaran untuk pembinaan, bisa difokuskan ke pembinaan para wasit dan pelatih berjenjang, yang ingin mendapatkan sertifikat atau lisensi secara gratis. Total, sumbangan FIFA, setiap empat (4) tahun sejak 2017, PSSI meraup US $ 5 juta, atau Rp 66, 7 miliar.

    Lantas, bagaimana dengan kebutuhan anggaran tim nasional Indonesia, setiap tahunnya. Jika dalam 20 tahun terakhir ini, penjualan hak siar, menurut mBah Coco sangat murah sekali. Maka, di jaman PSSI berwajah baru nanti, ada dua nilai bisnis dari tim nasional, yang dikelola Badan Tim Nasional (BTN), nggak perlu dilakukan deputi (dibawah Sekjen PSSI), seperti saat ini.

    Jika, MolaTV sudah memulai dengan harga Rp 150 miliar setiap tahunnya sejak 2019. Kewajiban PSSI, ikut serta atau menggelar sebanyak mungkin event internasional. Baik SEA Games, AFF Cup, Asian Games, Piala Asia, Olimpiade, Piala Dunia, dari semua level Tim Nasional. Sedangkan, kewajiban MolaTV menayangkan semua pertandingan Tim Nasional Indonesia, secara langsung dengan turunannya (highlights, streaming, tivi kabel dsb).

    Maka, menurut mBah Coco, harga Tim Nasional di tahun awal pengurus PSSI berwajah baru, nilainya Rp 500 miliar (walaupun Rp 1 triliyun), masih banyak yang tertarik berebut “berlian”. Tim Nasional. Jika, saat ini harga kontrak jersey Tim Nasional hanya Rp 12 miliar. Maka, sejatinya harga jersey Tim Nasional, bisa sejajar dengan Timnas Singapura Rp 130 miliar per tahun.

    Mengacu kepada FA atau PSSI-nya Inggris. Federasi PSSI masih bisa menambah pundi-pundinya, untuk mendapatkan sponsor saat menggulirkan Piala Indonesia, kalau di Inggris FA Cup itu milik federasi PSSI-nya Inggris. Sedangkan English Premier League (EPL),  100% milik swasta.

    Lantas, bagaimana cara kerja perusahaan swasta, yang mengambil hak operator kompetisi Liga 1, 2 dan 3?

    Buat aturan main, minimal kontrak lima tahun. Siapa yang mampu menghasilkan dana sponsor Rp 1 triliyun, dan Rp 500 miliar untuk pemegang hak siar setiap musim. maka lembaga itulah yang pantas mengelola, dengan durasi kontrak lima (5) tahun. Nilai kontranya, naik 2.5% setiap tahunnya.

    Nggak kayak sekarang. PT LIB meraup dana sponsor dan hak siar televisi musim 2020, sebesar Rp 470 miliar. Namun, masih harus membayar lembaga yang ngurus perangkat siaran langsung, milik Pieter Tanuri (pemilik Bali United) dan Glenn Sugita (pemilik Persib Bandung), sebesar Rp 100 miliar. Artinya, PT LIB hanya menerima sebesar Rp 370 miliar sebelum dipotong pajak . Ini, namanya “bo cengli....”

    Tugasnya PT LIB kepada PSSI, menelorkan sebanyak mungkin pemain berbakat, bertelanta dan terpilih masuk Tim Nasional Indonesia U-16, U-18, U-21, U-23 dan Senior. PT LIB bekerjasama dengan Direktur Teknis PSSI, untuk membangun konsep taktik strategi, sesuai dengan sosial budaya anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Entah itu, formasi 4 – 4 – 2 kek, 4 – 3 – 3 kek, 3 – 5 – 2 kek. Intinya, harus disesuaikan dengan anatomi, sosial budaya anak-anak Indonesia.

     

    Lantas, apa keuntungan 18 klub liga 1, dan 24 klub Liga 2?

    mBah Coco, seolah-olah sebagai ketua PSSI berwajah baru, memberi jaminan hitam putih di atas kertas. Bahwa, setiap klub anggota Liga 1 Indonesia 2021, setiap musim mendapat hak siar dan sponsor, sebesar Rp 50 juta, selama lima (5) musim.

    Namun, musim ke-6 Liga I Indonesia 2026, nilai hak siar dan sponsor, akan disesuaikan dengan peringkat klasemen akhir kompetisi. Juara Liga 1 bisa meraup Rp 100 miliar, urutan kedua Rp 90 miliar dan seterusnya. Sedangkan tiga (3) klub promosi, dapat bonus sebagai tim promosi sebesar Rp 25 miliar...

    Makanya, pemilik klub, yang juga sebagai pemilik suara (voters) sekaligus pemegang saham, nggak perlu lagi menjadi “pelacur permanen” dalam setiap kongres PSSI. Karena, setiap musim, dipastikan dapat hak siar dan sponsor Rp 50 miliar. Artinya, PT LIB mengeluarkan dana Rp 900 miliar, untuk 18 anggota Liga 1.

    Untuk 24 anggota Liga 2, menurut mBah Coco, pantas meraih nilai hak siar dan sponsor, masing-masing Rp 10 miliar. Jika pengelola Liga 2 Indonesia, bisa mendapat sponsor di luar main sponsor dari Liga 1, maka akan dapat tambahan bonus. Sedangkan, anggota Liga 3, meraup subsidi Rp 1 miliar, jika mampu lolos ke 32 Besar Nasional. Artinya, PT LIB kembali mengeluarkan dananya sebesar Rp 240 miliar untuk Liga 2, dan Rp 32 miliar anggota klub Liga 3.

    Dari hitung-hitungan ketua umum PSSI yang berwajah baru, terlihat jelas, bahwa PT LIB yang diberi mandat lima (5) musim, untuk menjadi operator kompetisi Liga 1, 2 dan 3, sudah sangat menguntungkan. Yaitu mampu meraih dana segar dari hak siar dan sponsor, sebesar Rp 1.5 triliyun. Sedangkan, 18 klub Liga 1, 24 Liga 2 dan 24 Liga 3 digelontorkan, sekitar Rp 1.2 triliyun. Artinya, operator punya keuntungan Rp 300 miliar setiap musim. PSSI otomatis dapat deviden setiap musimnya, nggak perlu cawe-cawe atau ndodotin dana dari PT LIB, seperti saat ini.

    Bayangin saja, selama ini dalam 20 tahun terakhir, federasi PSSI hanya bisa nyolong uang PT LIB. Padahal, di depan mata, federasi PSSI bisa membuat program berkesinambungan, untuk meraup duwit miliar, bahkan triliyunan. Jika sejak awal, semua manusia-manusia di EXCO PSSI, berpikir profesional, bergaji besar, dan meraup sponsor berlimpah. Jangan seperti sekarang, cari duwitnya, dari atur mengatur pertandingan. Malu, ame anak-anak milenial, coy !!!

    Makanya, kepada para pemilik suara (voters) yang terhormat. Ente-ente semua, mau tetep jadi “pelacur permanen” untuk ngambil THR di Kongres PSSI hanya sekitar Rp 100 sampai Rp 250 juta. Atau, klub ente semakin moncor bisnisnya. Selain dapat hak siar dan sponsor dari operator, juga meraup sponsor dari produk-produk lokal.

     

    Lantas, apa yang harus dikerjakan 34 Asosiasi Provindi (Asprov)?

    Menurut mBah Coco, dalam Statuta PSSI di wajah baru nanti, dibuatkan aturan mainnya. Para pemilik klub Liga 1, 2 dan 3, sudah nggak butuh punya hak sebagai pemilik suara (voters). Karena, semua klub hanya fokus berlomba-lomba meraih prestasi, sekaligus selalu ngotot untuk tetap bertahan di Liga 1.

    Alasan mBah Coco, bahwa 18 klub Liga 1, 24 Liga dan 32 Liga 3 Nasional, nggak perlu lagi punya voters. Karena, nggak bisa disamakan secara adil, jika bersanding dengan 34 Asprov. Mosok Asprov yang nggak punya klub, nggak berdarah-darah, tapi jika ada Kongres PSSI, punya hak sama dengan klub yang setiap musim, mengeluarkan dana miliaran?

    Biarkan, yang punya hak pemilik suara, khusus untuk 34 Asprov. Sehingga, setiap Kongres PSSI, hanya dihadiri 34 Asprov. Pekerjaannya hanya satu, yaitu setiap Asprov, wajib memutar roda kompetisi amatir, yang selama ini “dibunuh” oleh klub atau bond, yang dulunya adalah bond amatir. Asprov sejak lahir tak punya klub. Yang punya klub amatir itu, hanya bond Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, PSIS Semarang dan lain-lainnya.

    Namun, sejak bond-bond Persija, Persebaya, Persib atau per-per lainnya berganti jubah. Justru semua anggota klub amatir yang bernaung dibawah bond-bond akhirnya terkubur pelan-pelan.

    mBah Coco bayangin, jika sisa-sia klub Galatama (sepakbola semi profesional), seperti Barito Putra atau Arema Malang. Apakah kedua klub ini, punya klub-klub amatir di kotanya, seperti di Persija Jakarta, saaat masih menggunakan nama bond? Artinya, dalam kancah Liga 1 Indonesia saat ini, semua klub tidak seragam, saat membangun pembinaan berjenjang.

    Makanya, saat ini, semua klub ogah membangun tim berjenjang. Karena, kalau punya modal, cukup, tujuannya hanya membeli pemain. Tidak membangun sistem pembinaan berjenjang. Pertanyaan mBah Coco, apakah Persija Jakarta U-16, berkompetisi di bawah naungan Asosiasi kota (Askot)? Bagaimana caranya Persija Jakarta, yang kini seolah-olah profesional, mencari pemain U-16?

    Makanya, 34 Asprov inilah yang diberi mandat PSSI, untuk punya hak suara, dan punya hak memilih ketua umum PSSI, beserta para EXCO-nya. Tugasnya, membangun sistem pembinaan kompetisi berjenjang di daerahnya masing-masing. Sedangkan, semua klub-klub profesional Liga 1, 2 dan 3, nggak perlu lagi ikutan Kongres PSSI, dan nggak butuh punya hak suara. Karena, konsepnya berbasis bisnis. Kalau 34 Asprov basisnya amatir.

    Para pemilik klub Liga 1, 2 dan 3, hanya punya satu tujuan. Yaitu, fokus membangun prestasi, dan mencetak pemain dari U-12, U-14, U-16, U-18, agar bisa melahirkan pemain-pemain yang pantas disumbangkan, memperkuat tim nasional Indonesia, sesuai dengan program event berjenjang di FIFA, dan di AFC, tempat Indonesia bernaung dalam federasi Asia.

    Gagasan mBah Coco ini, sekadar menyontek organisasi PSSI dibawah Kardono (1983 – 1991), yaitu sudah berpikir jauh ke depan. Federasi PSSI, dibawah naungan Kardono, Sigit Harjoyudanto (Ketua 1), dan Wahab Abdi (ketua I), mengelola kompetisi klub-klub amatir. Sedangkan, Acub Zainal dan Andi Darussalam mengelola kompetisi GALATAMA (Liga Sepakbola Utama), yang saat itu masih disebut sepakbola semi profesional.

    Makanya, saatnya wadah PSSI berwajah baru ini, membagi dua bidang. Federasi dan Operator. Federasi PSSI hanya memutuskan 34 Asprov, yang punya hak suara (voters) setiap Kongres PSSI.

    Sedangkan, Operator, mengelola anggota Liga 1, 2 dan 3 tanpa butuh hak suara, dan nggak peduli siapa pun yang jadi ketua umum PSSI. Yang dibutuhkan, bagaimana Operator dipilih oleh anggotanya, mampu menghasilkan dana segar triliyunan. Tujuannya, agar klub-klub dibawah naungan Operator makmur, sejahtera, dan memberi pajak besar kepada negara. Otomatis, deviden ke PSSI sebagai pemilik saham, juga berlimpah.

    Silahkaan direnungkan. Mudah-mudahan semua pemilik suara (voters) ke santet dengan tulisan di atas dari mBah Coco, sebagai ketua umum PSSI secara virtual. Hehehehe (habis)

    ---
    Penulis: mBah Coco