Teranyar

    Program Luar Biasa Itu Namanya Stunting !

    7 July 2021 22:24
    BKKBN Jabar
    Namun dari paparan ke 7 narsum itu, ada yang menggelitik saat Rukman Heryana menyentil sedikit soal penanganan stunting yang ternyata telah dilakukan selama 42 tahun itu. Mengapa justru semakin bertambah?
    Tiba-tiba, gong itu dipukul pada Senin, 25 Januari 2021 lalu. Presiden Jokowi menunjuk BKKBN untuk memimpin program luar biasa, pemberantasan stunting. Menekan angka stunting sampai 14 prosen hingga 2024, Jokowi menargetkan stunting berkurang 27,6 prosen setiap tahun !

    Dan, jalan berliku yang cukup panjang soal stunting itu ternyata tidak saja rumit, namun terlalu susah diperdebatkan. Mungkin, saking banyaknya pihak yang terlibat. Atow malah memang sengaja ingin dilibatkan.

    Kalau kata Atalia Praratya, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat mah kudu ada kesepakatan bersama terkait tugas masing-masing bidang. Sehingga dalam pelaksanaannya, dapat dilakukan secara kolaboratif dan tidak tumpang tindih antar bidang.

    Karena dikejar dead line, juga karena pandemi yang bikin riweuh, serta tugas ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai sendiri, melainkan membutuhkan integrasi multisektoral, BKKBN Jawa Barat bergerak cepat. Berbagai webinar dilakukan, sampai 100 profesor digandeng.

    Nakoda Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin, menyimpulkan kalau 32 prosen kasus stunting terjadi karena pernikahan anak usia 16-18 tahun dan
    32 prosen terjadi karena anemia.

    "Tiga bulan sebelum pernikahan, calon ibu mengikuti pembekalan dan screening kesehatan," jelas Wahidin, saat webinar series Harganas 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting, 7 Juli 2021 dengan melibatkan 7 narsum multisektoral.

    Kerja keras Wahidin dan jajarannya, tentu meno'ong strategi Pemprov Jawa Barat untuk mencapai zero new stunting, yaitu dengan berfokus pada wanita remaja (dari hulu). Dengan kata lain, mempersiapkan kondisi pra nikah, kehamilan, hingga pasca persalinan.

    Dan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda yang telah ditunjuk sebagai ketua tim penanganan stunting, langsung kebut melibatkan 11 urusan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung.

    "Bappeda harus memastikan bahwa seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan stunting bekerja dan berjalan efektif," ujar Idam Rahmat, kepala Bappeda Jawa Barat.

    'Kang' Najip Hendra, sang moderator, terus bertanya menghangatkan suasana webinar. "Dok...Apa saja yang sudah dilakukan DP3AKB Jawa Barat dalam rangka pencegahan terjadinya stunting?," tanya Najib Hendra yang ..Ups...Hanya dipanggil bapak oleh Bu Cinta, Atalia Praratya. Padahal narsum lain bilangnya... Akang.

    dr. Siska Gerfianti, sebagai PLT Kepala DP3AKB bilang kalau stunting tidak berkaitan dengan masalah kemiskinan, namun berkaitan dengan masalah perilaku. Dan, pihaknya fokus pada pengasuhan untuk mencegah terjadinya stunting, yang dimulai dari edukasi pada remaja putri, hingga ibu hamil.

    "Ada beberapa hal yang sudah dilakukan hingga 2021 ini yakni menyiapkan Jejaring Relawan (Mitra Utama) sampai total 40.572," jelasnya.

    Juga melakukan kerja sama pencegahan pernikahan dini, membuat Webinar stunting dengan para stakeholder. Juga membuat Forum anak sebagai pelopor dan pelapor.

    Sementara Frima Nurahmi, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, memaparkan kalan stunting lebih banyak terjadi di golongan ekonomi menengah ke bawah.

    Ceuk Frima, jumlah balita stunting di Jawa Barat di 2021, sebanyak 245. 047 dari 2.768.407 balita yang diukur (e-PPGBM 6 Juli 2021).

    "Gangguan sistem ekonomi, pangan, dan kesehatan selama masa pandemi diperkirakan memperburuk angka tersebut. Oleh karena itu, perlu persiapan dan penanganan lebih baik," ujarnya.

    Saat Najib nanya, kira-kira, apa yang menyebabkan penanganan stunting di Jawa Barat (setelah bayi lahir) terbilang lebih buruk dibandingkan DKI Jakarta ? Hal ini dapat terjadi karena makanan tambahan, dan juga kondisi pola asuh. Kadang para ibu menyiapkan makanan tanpa meninjau kandungan gizinya.

    Lisa Avianty, dari DPM Desa Jawa Barat menyoroti soal anggaran pada 2020, realisasi 7 prosen dana sebesar Rp. 397.647.953.890 Dana Desa digunakan untuk percepatan pencegahan stunting.

    "Sebesar 3% Dana Desa dialokasikan untuk penanggulangan stunting untuk kebutuhan fisik (PAUD/Posyandu, sanitasi, pembangunan MCK, jamban, dll)," tutur Lisa.

    Malahan masih ada ketidaksinkronan pengaturan dana desa, serta masih ada desa yang belum melakukan pelaporan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting (karena memang sifatnya belum wajib).

    Lain halnya dengan Eva Riantini, dari PD IBI Jawa Barat yang bilang kalau?bidan melakukan pendekatan asuhan berkesinambungan dan siklus hidup dalam upaya pencegahan stunting. Penanganan stunting bahkan harus dimulai sejak wanita menginjak usia subur.

    "Bidan memiliki peran kolaborasi dalam pencegahan stunting melalui intervensi sensitif, pendidikan, sosial, spesifik, dan kesehatan," jelas Eva.

    Namun dari paparan ke 7 narsum itu, ada yang menggelitik saat Rukman Heryana menyentil sedikit soal penanganan stunting yang ternyata telah dilakukan selama 42 tahun itu. Mengapa justru semakin bertambah?(Bobotoh.id/HR -NJP)