Teranyar

    UMK Jabar Naik 8,51% Karawang Tertinggi, Banjar Terendah

    22 November 2019 17:25
    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyetujui upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2020. Seperti tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar bernomor 561/75 Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 November 2019 dan ditanda tangani Ridwan Kamil, UMK Kabupaten Karawang masih yang terbesar, yakni Rp 4.594.324,54 dan yang terkecil Kota Banjar Rp 1.831.884,83.

    Dilansir oleh PRFMNews.com, besaran UMK 2020 secara keseluruhan naik 8,51 persen disesuaikan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota di 27 daerah kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

    Ieu Rame Lur:

    12 Tim Dari 4 Negara ASEAN Ikuti KIFC 2019

    Nick Meraos Optimis Persib Finish 5 Besar

    Berikut daftar lengkap UMK 2020 di Jabar:
    1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54
    2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90
    3. Kabupaten Bekasi Rp 4.49.8961,51
    4. Kota Depok Rp 4.202.105,87
    5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58
    6. Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00
    7. Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067,66
    8. Kota Bandung Rp 3.623.778,91
    9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79
    10. Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37
    11. Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37
    12. Kota Cimahi Rp 3.139.274,74




    13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71
    14. Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00
    15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99
    16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63
    17. Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11
    18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28
    19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92
    20. Kota Cirebon Rp 2.219.487,67
    21. Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09
    22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70
    23. Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36
    24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36
    25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54
    26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33
    27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83

    Ieu Rame Lur:

    Hadapi 7 Pertandingan Dalam Satu Bulan, Persib Genjot Latihan Fisik

    Josel Masih Akan Bertahan Di Persib

    Adapun ketentuan mengenai UMP Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

    1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyetujui Rekomendasi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 yang diusulkan Bupati/Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

    2. Pekerja yang sudah memperoleh upah lebih tinggi daripada UMK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atau Upah Minimum Khusus Tahun 2019 tidak boleh berkurang upahnya.

    3. Upah bagi Pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, ditentukan berdasarkan hasil perundingan atau kesepakatan antara Perusahaan dengan Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

    4. Ketentuan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga berlaku untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dan/atau bentuk-bentuk hubungan kerja lainnya yang menunjukkan pekerja telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun di perusahaan yang sama, atau memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 (satu) tahun pada bidang yang sama meskipun di perusahaan yang berbeda, yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

    5. Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh, dan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

    6. Mendorong setiap perusahaan untuk melaksanakan perundingan bipartit untuk menetapkan upah dan besaran kenaikannya serta dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

    7. Pekerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan masing-masing perusahaan mengoptimalkan perundingan upah yang berkeadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kelangsungan usaha.

    8. Bagi Perusahaan yang sudah memiliki maupun belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, segera didorong untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan mengaktifkan peran lembaga tersebut dalam perundingan upah. (Bobotoh.id/RCK. Sumber: PRFMNews.com)
    Loading...


    Cik, Naon Komentarna?





    Ayo Dibeli