Teranyar

    Wakil Walikota Bandung Jelaskan Status Hukum Stadion GBLA

    22 July 2019 18:18
    Pengelolaan Stadion GBLA masih terganjal status hukum. Tahap 2 & 3 masih menjadi tanggung jawab kontraktor PT Adhi Karya
    Yana Mulyana, Wakil Walikota Bandung menyatakan segera meminta dinas dan intansi terkait untuk berkomunikasi dengan PT Adhi Karya untuk segera menyerahkan Stadion GBLA kepada Pemkot Bandung. Menurutnya, hal ini dikarenakan ada perbedaan versi yang berkembang mengenai status Stadion GBLA.

    "Saat mau menyerahkan tahap ke-2 ada temuan dari BPK seolah-olah ada wanprestasi dari PT. Adhi Karya sebesar Rp. 1,7 M. Itu harus diselesaikan dulu, Kami kan tidak bisa menghapus dan Adhi Karya merasa sudah selesai semuanya," sebut Yana saat dijumpai di Stadion Lodaya Bandung, Sabtu pekan lalu (20/7/2019).

    Ieu Rame Lur:

    Lawan Bali Utd. Tanpa Mas Har, Abah Obet Santai

    Persib Dibayang-bayangi Sanksi Komdis PSSI, Ieu Ceuk WHU
    Loading...


    Cik, Naon Komentarna?




    Yana juga menyatakan seharusnya Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Bandung seharusnya memahami bila ada masalah yang masih mengganjal.

    "Karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 masih menjadi kewajiban Adhi Karya dan kita tidak boleh mengelola"
    - Yana Mulyana, Wakil Walikota Bandung


    "Proses serah terima belum tuntas maka kita tidak bisa kerjasamakan juga tidak bisa kita anggarkan. Makanya anggaran yang ada digunakan untuk pemeliharaan aset tahap satu yang sudah diterimakan," tambahnya.

    Ieu Rame Lur:

    Saepuloh: Saya Berusaha Bermain Seperti Pemain Bintang

    Menang Tandang Akan Memere Motivasi Lebih

    Pernyataan ini menjawab statemen yang dilontarkan Ridwan Kamil pada media beberapa waktu sebelumnya. Di mana ia memunta Pemkot Bandung menyerahkan pengelolaan Stadion GBLA pada Pemprov Jawa Barat.

    Menurut Yana, yang sudah diserahkan itu adalah lapangan dan trek lari. Sedangkan tahap dua dan tahap tiga yang belum diserahkan tidak bisa dikelola Pemkot Bandung.



    "Beberapa bagian yang rusak adalah tahap dua, seperti yang ada penurunan, masih menjadi tanggung jawab Adhi Karya. Karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 masih menjadi kewajiban Adhi Karya dan kita tidak boleh mengelola karena memungkinkan terjadi duplikasi anggaran."

    Namun Yana optimis ke depannya semua permasalahan bisa selesai bila semua tahap sudah diserahkanterimakan oleh PT Adhi Karya. Bila sesuai tahap sudah diserahkan maka ada banyak opsi pengelolaan.

    "Nanti banyak opsi pengelolaan. Apakah oleh pemkot, oleh pemprov atau oleh Persib, atau pihak lain. Karena ada masalah hukum yang belum selesai, saya berharap diselesaikan dulu." (Bobotoh.id/RCK. Foto: AH. Video: FY)

    Ayo Dibeli